Sejak Perdana Menteri (PM) Abe berkuasa pada tahun 2012, pihak sayap kanan merasa mendapatkan angin segar untuk kembali menyasar kalangan yang selama ini selalu kritis terhadap kinerja pemerintah, dengan kedok demi rasa nasionalisme. Isu vital tentang kekejaman saat Perang Dunia II, terutama yang berhubungan dengan negara Korea Selatan, terkhusus lagi wanita budak seks (Jugun Ianfu), sebenarnya cukup sering diulas secara detail oleh media yang sering dianggap terlalu menyerang pemerintah, seperti harian Asahi. Hal ini kemudian mendasari timbulnya perang di media massa, dimana pihak harian Yomiuri dan Sankei yang dikenal pro PM Abe, kemudian berkoalisi untuk membentuk opini publik yang negatif terhadap pemberitaan dari Asahi. Meskipun mereka juga menyajikan berita terkait kejahatan PD II, namun dengan sudut pandang dan proporsi yang berbeda, sehingga terkesan membentuk dua kubu yang jelas bertentangan secara ideologis. Hal ini juga kemudian berimbas pada siaran televisi nasional, yang pada bulan April 2016, ditandai dengan munculnya petisi untuk memboikot pemasangan iklan pada stasiun televisi TBS Network, hanya karena mereka mengangkat isu skandal lolosnya revisi anggaran pertahanan negara.
Pada peringatan ke 70 tahun pengakuan kalah perang Jepang, PM Abe menyatakan bahwa perdamaian yang dinikmati sekarang adalah hasil pengorbanan mulia dari sekitar 3 juta tentara Jepang saat itu, yang kemudian membuat sebagian besar warga Jepang kembali mengkerutkan kening, karena hal ini sedikit bergeser dari indoktrinasi mereka selama ini, yang selalu menyalahkan keikutsertaan para pendahulunya ke arena PD II. Namun hal ini kembali dapat terkikis dengan begitu mudahnya, saat Barrack Obama, menjadi Presiden Amerika Serikat aktif yang pertama kali, mengunjungi monumen Memorial Bom Atom di Hiroshima pada Mei 2016 lalu. Secara implisit, Kaisar Akihito juga menekankan untuk selalu berterimakasih kepada perjuangan tak ternilai masyarakat Jepang setelah PD II guna mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan seperti sekarang ini. Dari sini jelas terlihat adanya perbedaan dua identitas nasionalisme di Jepang, hingga meskipun sadar bahwa sebagian masyarakat Jepang pasti menolak, PM Abe tetap bersikeras untuk merevisi Undang – Undang No 9 tentang Pertahanan Negara, yang dirasa memojokkan Jepang untuk tetap dalam status lemah dan minoritas pada sisi pertahanan negaranya.
Permasalahan serius lainnya adalah demografi penduduk yang cenderung menua serta pertumbuhannya yang negatif. Lebih dari seperempat penduduk Jepang saat ini berusia diatas 65 tahun, dan kelompok ini menjadi tanggungan negara untuk dukungan pensiun dan hidup layak serta tuntutan asuransi kesehatan yang semakin membengkak. Belum lagi dengan kondisi dimana 40 % penduduk usia produktif, masuk kategori berpenghasilan rendah (kurang dari USD 20.000 per tahun). Kelompok miskin ini kemudian memicu penurunan angka kelahiran, menjadikan nilai fertilitas wanita Jepang hanya 1.44 pada tahun 2015, jauh dibawah angka standar untuk menjaga tingkat pertumbuhan penduduk yang stabil (nilai fertilitas 2.07). Ancaman dari hal ini akan dirasakan di masa mendatang, berupa penurunan jumlah angkatan kerja, total penerimaan pajak, serta berkurangnya konsumen dalam negeri. Potensi berkurangnya jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk menjadi prajurit pun, sudah mulai dirasakan oleh pihak Japan Self Defense Force (JSDF) saat ini.
PM Abe memang berambisi untuk untuk terus berkuasa hingga masa jabatannya sebagai ketua umum Liberal Democratic Party berakhir pada 2018 nanti, bertepatan dengan peringatan 150 tahun Restorasi Meji, yang menandai kebangkitan Jepang di masa lalu berupa modernisasi dari jaman Shogun Tokugawa yang kolot, menjadi bersahabat dengan pihak Barat dengan semboyan fukoku kyohei (negara kaya, militer kuat). Peluang Abe bertahan hingga 2020 pun muncul, dengan adanya gelaran Olimpiade Tokyo, tentunya akan membutuhkan amandemen aturan partai. Meski dengan banyak penentang, namun ketiadaan lawan politik yang mumpuni, menjadikan prospek Abe untuk terus bersinar masih cukup terang, terlebih untuk mewujudkan kebangkitan ekonomi seperti yang dijanjikan saat pemilihan.
Sumber :
Abe’s Faltering Efforts to Restart Japan, Jeff Kingston, Majalah Current History, September 2016.
