Semenjak digulirkannya referendum UU Pertahanan Negara Jepang, para pelaku industri pertahanan dalam negeri juga mengantisipasi perubahan tersebut. Dari segi finansial misalnya, diprediksi bahwa laju perkembangan industri pertahanan ini pun tidak akan terlalu signifikan, jika dikaitkan dengan porsi anggaran negara pada bidang pertahanan. Selama kurun tiga tahun ini, ada penurunan sebesar 4% pada alokasi belanja bidang pertahanan pada 2016 yang totalnya JPY 41.6 milyar. Angka inipun diperkirakan akan kembali turun 2% menjadi JPY 40.7 milyar hingga akhir dasawarsa. Meskipun demikian, sedikit kabar gembira bagi pelaku industri, bahwa dari alokasi tersebut, ada kenaikan pada anggaran litbang dan penambahan alutsista sebesar USD 400 juta sebagai efek dari pengurangan dana pensiun dan penghematan anggaran yang gencar dilakukan oleh Ministry of Defense (MoD).
P-1 MPA
Secara berkala, MoD sebenarnya telah berusaha membuat kebijakan guna menyiapkan industri pertahanan dalam negeri dalam menghadapi kebijakan ekspor ini. Sebagai contoh, rotasi beberapa kontrak utama pemeliharaan alutsista bagi angkatan darat dan laut, dengan sasaran peningkatan kompetensi dan keahlian karyawannya. Meski pada sektor dirgantara upaya ini kurang maksimal, namun sedikit banyak hasil dari perubahan ini menunjukkan pencapaian yang menggembirakan, sehingga kemudian mendorong terbentuknya Acquisition, Technology and Logistic Agency (ATLA) pada Oktober 2015. Badan ini diawaki 1800 personel yang 400 diantaranya adalah personel Japan Self Defence Force (JSDF), bertanggung jawab atas litbang pertahanan, pengadaan alutsista dan ekspor, yang ditopang penuh oleh bagian Finance and Equipment, Equipment Procurement and Construction Office, serta Technical Research and Development Institute dari MoD. Tugas ATLA berhubungan dengan penerapan kebijakan guna meningkatkan kontrak, manajemen proyek, litbang dan proses seleksinya. Beberapa diantaranya yaitu penambahan jangka waktu kontrak, negosiasi pada risk-sharing antara MoD dan produsen, promosi tentang peluang industri pertahanan pada dunia akademik yang merupakan langkah baru dengan menggandeng pemerintah, pelaku industri dan akademisi berkolaborasi pada perkembangan teknologi pertahanan.
ShinMaywa US-2
Kolaborasi ini kemudian memunculkan arah kebijakan baru, terutama dalam bidang ekspor industri pertahanan, dimana sudah dituangkan dalam “Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology”, menggantikan “Three Principles on Arms Exports” yang sudah disahkan oleh Dewan Pertahanan Nasional Jepang (National Security Council (NSC), baru dibentuk pada 2013 dibawah Kabinet Pemerintahan). Contoh riil dari imbas pengesahan kebijakan ini diantaranya ekspor software dan komponen pada instalasi perangkat Aegis-combat system buatan Lockheed Martin, teknologi Meteor beyond-visual-range pada air-to-air missile system besutan Inggris dan Jepang, ekspor ke Qatar untuk sensor buatan MHI pada sistem pertahanan udara Patriot Advanced Capability 2 pabrikan Raytheon serta kapal patroli multifungsi milik Philippine Coast Guard. Kedepan, ekspor untuk jenis pesawat intai maritime P-1 MPA dan jenis angkut C-2 serta jenis SAR amphibi ShinMaywa US-2, termasuk penawaran ulang pada Royal Australian Navy untuk jenis kapal selam Soryu-class akan diprioritaskan, selaras dengan peningkatan kompetensi dan efisiensi anggaran para pelaku industri sebagaimana kebijakan yang diterapkan oleh ATLA.
Sumber
ATLA (http://www.mod.go.jp/atla/index.html)
IHS Jane’s Defense Weekly, June 2016
