Masalah populasi penduduk yang kian menurun serta tingkat harapan hidup yang tinggi, telah memicu pemerintah Jepang untuk mengambil langkah preventif dalam mengamankan jumlah pekerja serta menjaga kondisi perekonomian dan sosial tetap kondusif. Salah satunya, pemerintah harus secepatnya membentuk situasi yang semakin nyaman diantara angkatan kerja tua (manula) dan muda, sehingga tercipta lingkungan yang memacu semangat kerja dengan loyal.
Tim pakar dari Health, Labor and Welfare Ministry telah mempublikasikan draft laporan tentang kebijakan tenaga kerja, yang diantaranya mencakup proyeksi angkatan kerja pada tahun 2040. Pada masa itu, diperkirakan populasi generasi tua akan mencapai titik terbanyak. Diprediksikan, jika tingkat pertumbuhan ekonomi tetap berkisar nol, serta tingkat partisipasi pekerja wanita dan para manula stagnan, maka akan terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebesar 20%, dari 65 juta orang di tahun 2017, menjadi 50an juta di 2040. Penurunan drastis hampir 13 juta orang ini menjadi krisis nasional bagi Jepang.
Namun, jika dengan berbagai strategi yang mungkin ditempuh, sehingga pemerintah dapat menaikkan angka tingkat pertumbuhan ekonomi serta partisipasi wanita dan manula sebagai angkatan kerja, maka laju penurunan bisa ditahan pada angka 8%, yaitu sekitar 5 juta orang.
Tentunya hal ini juga diimbangi dengan langkah kebijakan yang harus dilakukan oleh perusahaan tempat para pekerja ini mengabdikan hidupnya. Sektor publik maupun swasta harus mampu menangkap serta mensiasati setiap permasalahan yang muncul dengan cepat dan tepat. Seperti diketahui, saat manusia mampu hidup lebih lama, secara alami karir mereka di dalam dunia kerja juga bertambah panjang. Pemerintah perlu lebih andil dalam merangkul masyarakat agar dapat menciptakan suasana kerja yang tenang sehingga dapat bekerja sesuai dengan kemampuan mereka saat itu. Hal ini juga berimbas pada perlunya sistem jaminan sosial yang selalu menopang dan berkelanjutan.
Urgensi pilihan gaya kerja
Peningkatan pilihan pekerjaan bagi para karyawan dan membuat mereka nyaman bekerja di waktu yang lama akan mengundang orang-orang untuk dapat menyeimbangkan kehidupan mereka dalam mengasuh anak, berinteraksi dengan keluarga, bahkan kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan. Pengaturan jam kerja yang fleksibel, misalnya dengan memberi kesempatan bagi karyawan tetap untuk memilih jam kerja (maupun lokasi mereka berkantor) masing-masing dirasa sangat perlu untuk semakin ditingkatkan.
Penghapusan perlakuan tidak adil diantara karyawan juga perlu mendapat sorotan. Pemberian gaji yang setimpal dengan usaha kerja, sebagai bagian dari rencana reformasi gaya kerja, akan mulai diperkenalkan pada tahun 2020. Peninjauan ulang pada sistem jaminan sosial dan pajak juga diperlukan. Pengurangan besaran pajak bagi pasangan suami istri yang bekerja perlu direvisi guna menarik para ibu rumah tangga untuk bergabung dalam angkatan kerja. Selaras dengan itu, sistem potongan dana pensiun bagi para manula yang dipekerjakan kembali juga perlu diperhatikan.
Sedikit melirik ke belakang, pada kurun waktu yang dikenal dengan sebutan Masa Es bagi angkatan kerja, yaitu saat lowongan kerja sangat sedikit, kini, mereka sudah berusia sekitar 40an tahun, dan mayoritas masih belum berstatus karyawan tetap. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, dalam waktu 40 tahun kedepan, akan terjadi penumpukan angkatan kerja yang terdidik dalam situasi ketidakpastian akan status kepegawaian mereka. Hal ini cukup banyak akan mempengaruhi kondisi mental mereka di masa tuanya nanti, apalagi jika kemudian akan diminta untuk terus bekerja.
Penurunan jumlah angkatan kerja, bagaimanapun tidak akan bisa dihindari. Kesiapan dalam menghadapinya, dengan meningkatkan kemampuan setiap karyawan melalui serangkaian pelatihan kiranya dapat ditempuh sebagai alternatif. Penambahan peran inovasi teknologi untuk mempermudah pekerjaan maupun pelibatan kecerdasan buatan adalah contoh teknis yang sangat mungkin akan diambil pemerintah Jepang.
April 2019, pemerintah Jepang secara resmi membuka pintu lebih lebar bagi para pekerja asing untuk masuk dan mencari nafkah di negeri sakura ini. Meskipun cara ini cukup efektif dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja, namun pemerintah Jepang tidak boleh menggantungkan serta mengendurkan upaya penanggulangan lainnya.
Sumber:
